Gresik – Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gresik pada Selasa (30/4). Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, serta Asisten Administrasi Umum, Nuri Mardiana, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tetap optimal dan terus berkembang.

Mengawali kunjungannya, Wabup Alif menyambangi satu per satu tenant yang membuka layanan di MPP Gresik. Ia berdialog intens dengan para petugas pelayanan, menanyakan alur layanan hingga kendala yang kerap dihadapi. Suasana dialog berlangsung hangat dan terbuka, memperlihatkan komitmen Wabup dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan efisien.

Tak hanya meninjau tenant layanan, Wabup Alif juga menyempatkan diri mengunjungi ruang kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik. Di sana, ia berdiskusi dengan para pegawai mengenai sarana prasarana penunjang serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam keterangannya, Wabup Alif menyampaikan apresiasi atas upaya DPMPTSP dan MPP Gresik dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik. Namun, ia juga menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

“Saya apresiasi layanan yang sudah berjalan di DPMPTSP dan MPP Gresik. Tapi ingat, jangan sampai pelayanan ini justru mempersulit masyarakat. Prinsipnya harus mudah, cepat, dan transparan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup Alif mendorong penguatan pelayanan MPP di tingkat kecamatan melalui Kios Pelayanan Publik (KPP). Menurutnya, pengembangan layanan ini penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan publik semakin dekat, merata, dan berkualitas, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten.

Dorongan tersebut disambut positif oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Gresik, Reza Pahlevi, yang menyampaikan bahwa program MPP kecamatan telah berjalan dan akan terus dikembangkan.

“Kami sudah mulai membuka KPP di sejumlah kecamatan. Untuk menjaga kualitas layanan, para petugas kecamatan kami beri pelatihan secara berkala. Kami pastikan standar pelayanannya tetap terjaga,” ujar Reza.

Langkah ini sejalan dengan semangat Gresik Tuntas yang diusung dalam program NAWAKARSA, guna memperkuat pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui KPP, masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan, perizinan UMKM, PIRT, NIB, hingga layanan pojok OSS, tanpa harus datang ke MPP pusat.

Sementara itu, salah satu pengunjung MPP, Hikmah, yang datang untuk mengurus akta kematian, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya.

“Pelayanan di sini sudah bagus, mudah, dan nyaman. Petugasnya juga ramah dan sangat membantu,” ungkap Hikmah.

Sebagai informasi, peningkatan layanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Gresik juga tercermin melalui inovasi dan capaian program strategis. Salah satunya melalui program Pengendalian Penanaman Modal serta inovasi SIP DINDA (Sistem Informasi Perizinan Digital dan Aman), Pemkab Gresik berhasil mendorong legalitas usaha serta kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hingga April 2025, sebanyak 74.420 NIB telah diterbitkan melalui SIP DINDA, sebuah inovasi pelayanan perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Ke depan, ditargetkan layanan ini menjangkau 16 kecamatan melalui skema jemput bola dalam penerbitan NIB. Output dari program ini mencakup 2.000 pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB secara daring melalui sistem OSS. (nnd)