Gresik, 2 April 2026 - Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju di Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Kamis (02/04). Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas pihak untuk menyamakan standar sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program di lapangan.

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa Rembuk Akur dirancang sebagai forum diskusi dua arah yang terbuka, guna memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan standar pelaksanaan MBG.

“Ini bukan sekadar forum penyampaian, tapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal program prioritas nasional tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan mitra, SPPG, korwil, Komisi IV, serta teman-teman wartawan. Ini menjadi ruang interaksi dan kerja sama agar program MBG bisa berjalan dengan baik dan dipahami masyarakat secara utuh,” imbuhnya.

Dalam upaya menjaga kualitas program, Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan. Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.

“Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga standar,” tegasnya.

Saat ini, terdapat sekitar 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya dalam tahap persiapan. Seiring dinamika kebijakan nasional, Wabup Alif menekankan bahwa pelaksanaan MBG kini berfokus pada penguatan kualitas secara menyeluruh.

“Tidak hanya jumlah dapur, tapi kualitas makanan, tata kelola keuangan, hingga manajemen operasional. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sejumlah standar utama yang ditekankan meliputi kepatuhan terhadap harga bahan pangan, pemenuhan standar gizi, higienitas dan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah. Dalam hal ini, Pemkab Gresik juga membuka ruang kolaborasi bagi dapur yang belum memiliki fasilitas pengolahan limbah memadai.

“Pemerintah daerah hadir untuk mendampingi. Yang penting, seluruh proses tetap memenuhi standar dan tidak berdampak pada lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan dilakukan dengan semangat perbaikan bersama.

“Kami berbicara berdasarkan data di lapangan. Tapi semangatnya adalah solusi, bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni Kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen.

“Empat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,” tegasnya.

Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis juga menjadi perhatian. Ia mencontohkan masih adanya ketidaksamaan dalam penerapan standar menu di lapangan, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan di tingkat wilayah.

“Standar sudah jelas, tinggal bagaimana ini dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak,” imbuhnya.

Zaifuddin juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat, seiring tingginya dinamika informasi di ruang publik.

“Masyarakat sekarang sangat kritis. Maka komunikasi harus dibangun dengan baik, termasuk melalui media sosial,” ujarnya.

Di sisi teknis, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik, Syahrir Mujib, menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional, dengan cakupan penerima manfaat yang luas, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini tidak hanya menyasar siswa, tapi juga kelompok rentan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah tantangan di lapangan, di antaranya perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan, yang berdampak pada keseragaman kualitas menu. Selain itu, tingkat konsumsi ikan yang masih rendah, keterbatasan SDM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme distribusi turut menjadi perhatian.

“Kurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Maka transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Wakil Bupati Gresik kembali menegaskan bahwa penguatan standar akan terus diiringi dengan pengawasan yang konsisten di lapangan, termasuk dalam pemenuhan aspek higienitas dan sanitasi.

Ia menyebut, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar laik higienis sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan sejak mulai beroperasi. Jika tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional.

“Sejak dapur mulai berjalan, ada batas waktu tiga bulan untuk memenuhi SLHS. Kalau tidak terpenuhi, pasti disuspensi. Ini bagian dari penegakan standar agar kualitas program tetap terjaga,” tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, kebijakan tersebut telah diterapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh dapur MBG di Gresik berjalan sesuai ketentuan.

“Kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita semua wajib berjalan benar. Dengan standar yang kuat dan sinergi yang solid, kita optimistis seluruh dapur MBG di Gresik bisa berjalan optimal,” pungkasnya.