Gresik Newsroom - Meningkatkan partisipasi serta mewujudkan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 yang aman dan damai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan dan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Santika Gresik, Minggu (18/8/2024).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rozikin  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selain itu, acara ini dihadiri oleh TNI/Polri, Badan Intelijen Negara Kabupaten Gresik, KPU Gresik, dan Forkopimda terkait di lingkup Pemkab Gresik.

Dalam sambutannya, Rozikin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggara pemilihan serentak tahun 2024 dengan melakukan pemetaan kerawanan untuk mengaktifkan pola mitigasi yang terstruktur, sistematis, efektif dan efisien.

Menurut Rozikin, Bawaslu Kabupaten Gresik telah menyusun indeks kerawanan sesuai dengan indikator Bawaslu RI yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Gresik. Nantinya, hasil pemetaan ini akan digunakan oleh stakeholder terkait untuk melihat kerawanan pemilihan secara bersama-sama. 

"Terkait indeks kerawanan pada pemilihan sudah kita petakan, di mana kita bersama-sama membangun mitigasi apa yang perlu kita lakukan. Nantinya kita juga meminta saran kepada yang hadir disini terkait pemetaan ini," tuturnya.

Pihaknya meyakini, kolaborasi dari stakeholder dapat mendukung keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Habibur Rohman selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, menjelaskan bahwasanya terdapat 61 indikator kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu RI. Namun, setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kabupaten Gresik, terdapat 12 indikator pemetaan kerawanan yang ada di daerah ini.

"Potensi rawan menurut Bawaslu Gresik atau indikator kerawanan baru yang dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilihan tahun 2024 yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi," jelasnya.

Berbagai indikator yang telah dipaparkan, Habib berharap hal ini dapat menjadi acuan para stakeholder untuk melakukan mitigasi berupa pencegahan, sarana perbaikan, dan melakukan sosialisasi secara masif. (sin)