Gresik, 19 Desember 2025 - Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif membuka kegiatan Sosialisasi Pemerintahan Digital (Pemdi) yang digelar di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/12). Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pembangunan smart city.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Tony Dwi Santoso, Asesor Eksternal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PANRB. Dalam paparannya, Tony menjelaskan bahwa SPBE kini bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital (Pemdi) yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan penciptaan dampak nyata.

Wabup Alif dalam sambutannya menyampaikan bahwa capaian transformasi digital Kabupaten Gresik harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2024, Pemkab Gresik berhasil meraih nilai Indeks SPBE sebesar 4,32 dan menempati peringkat ke-7 secara nasional, melampaui target nasional sebesar 2,3. Dari capaian tersebut menempatkan Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan digital terbaik di Indonesia.

“Kunci keberhasilan pemerintahan digital terletak pada kualitas data dan kolaborasi seluruh OPD. Digitalisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terintegrasi dan berorientasi pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Wabup Alif.

Lebih lanjut, Wabup Alif menekankan bahwa Pemerintahan Digital harus difokuskan pada strategi yang tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas daerah atau Nawakarsa.

“Tidak perlu banyak program, namun harus fokus pada pencapaian tertentu yang berdampak nyata. Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam penguatan Pemerintahan Digital. Langkah tersebut antara lain penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030, serta pengaktifan Tim Koordinasi Pemerintahan Digital untuk memastikan integrasi kebijakan, sistem, dan data lintas perangkat daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, Wabup Alif berharap seluruh OPD menjadikan Pemerintahan Digital sebagai budaya kerja bersama, bukan sekadar pemenuhan indikator. Ia meyakini dengan transformasi digital di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. 

Sejalan dengan arahan tersebut, Tony Dwi Santoso menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam memperkuat kinerja pemerintah daerah. 

“Pemerintahan digital merupakan instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui digitalisasi, pemerintah daerah dapat menutup potensi kebocoran PAD, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat,” ujarnya.