Gresik, 27 November 2025 - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Seminar Nasional yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, pada Kamis (27/11/25). Seminar dengan tema “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana”, bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Universitas Airlangga, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari unsur advokat, akademisi, kejaksaan, kehakiman, hingga praktisi hukum.

Dalam sambutannya, Bupati Yani menyampaikan harapanya atas terselenggaranya forum ini. 

“saya berharap seminar ini menjadi ruang diskusi produktif bagi seluruh peserta, " ujarnya

Bupati Yani juga menyambut hangat kehadiran Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan, yang hadir sebagai keynote speaker. Otto menjelaskan bahwa seminar ini penting untuk menyosialisasikan KUHP baru kepada masyarakat luas. 

“Seminar ini menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan KUHP baru secara tepat dan menyeluruh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa KUHP baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mendatang. Otto menekankan pentingnya pemahaman yang benar agar implementasinya tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. 

Para narasumber turut memaparkan pembaruan mendasar yang hadir dalam sistem pemidanaan nasional. Mereka menjelaskan bahwa KUHP baru menempatkan pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan. Prinsip individualisasi pidana dan konsep ultimum remedium juga menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana. 

Ketua DPC Peradi Gresik, Kukuh Purnomo Budi, menyampaikan dukungan bagi Pemkab Gresik.

“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang mencerminkan local wisdom masyarakat Gresik agar selaras dengan pembaruan KUHP,” ujarnya. 

Melalui seminar ini, seluruh pihak berharap mampu memperkuat kesiapan dalam menghadapi pemberlakuan KUHP baru. Acara ini juga diharapkan memperkuat koordinasi penegak hukum menuju sistem yang modern dan humanis.