Bawean, 23 April 2025 – Pemerintah Kabupaten Gresik terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu wujud nyatanya adalah dukungan terhadap program irigasi perpipaan di Pulau Bawean, hasil sinergi antara TNI Angkatan Darat dan Dinas Pertanian.

Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, yang hadir langsung di lapangan, menegaskan pentingnya ketepatan distribusi bantuan pertanian dan keterbukaan komunikasi antar kelompok tani. 

“Kami tidak ingin ada petani yang dirugikan. Kalau satu kali tanam butuh 25, ya harus dikasih 25. Saya minta duduk bareng antara gapoktan dan poktan. Kita perlu informasi yang valid, kalau ada kesalahan dari OPD atau hal-hal yang perlu diperbaiki, mari kita benahi bersama. Yang penting, niat kita sama-sama baik,” tegasnya.

Program irigasi perpipaan ini mencakup 12 desa di Kecamatan Tambak dan Sangkapura dengan jaringan pipa sepanjang lebih dari 39 kilometer, memanfaatkan 12 titik sumber air. Total luas lahan sawah yang terairi mencapai 646 hektare.

Di Desa Kepuhteluk, dua sumber air utama—Sungai Pataroman dan Rebe-rebe telah dimanfaatkan secara optimal. Dengan total anggaran Rp470 juta, sistem ini mampu mengairi 50 hektare lahan sawah. Irigasi ini memungkinkan petani menanam dua kali setahun bahkan di musim kemarau, karena airnya tersedia sepanjang waktu. Hal ini meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,4 menjadi 1,8, dan produktivitas padi dari 5,4 ton/ha menjadi 6,4 ton/ha.

Wabup Gresik juga menyoroti pentingnya integritas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. “Saya titip teman-teman petani. Kalau pupuknya kurang, bilang. Jangan diperjualbelikan jika ada lebihan, karena itu harus disalurkan ke petani lain yang kekurangan. Urusannya harus benar dan betul,” tambahnya, menegaskan kepedulian terhadap keadilan distribusi dan kesejahteraan petani.

Pak Wawan dari Gapoktan mengakui bahwa kendala distribusi pupuk belakangan ini disebabkan oleh cuaca. Ia menegaskan komitmen kelompoknya untuk memperbaiki distribusi agar tidak ada petani yang mengalami kekurangan pupuk di masa tanam berikutnya.

Program ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di daerah kepulauan. (sin)