Gresik, 16 Maret 2026 - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (16/03/26).

Dalam forum tersebut, Bupati Yani menekankan pentingnya menyusun pembangunan secara terukur, realistis, dan tetap berpijak pada kebutuhan dasar masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Musrenbang RKPD menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027, sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah. Forum ini juga menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Tri Wahyu Liswati, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Gresik.

Dalam sambutannya, Bupati Yani mengingatkan bahwa kondisi global yang belum stabil berpotensi berdampak pada ekonomi nasional, termasuk terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan Tahun 2027 harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Kita perlu waspada dalam hal belanja daerah di tahun 2027. Aspirasi dari masyarakat yang kita himpun mulai dari Musrenbang Perempuan, Musrenbang Anak, dan Musrenbang di kecamatan sangatlah bagus. Namun kita harus memprioritaskan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Bupati Yani.

Selaras dengan hal tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal secara realistis.

“Dari total APBD Kabupaten Gresik sekitar Rp3,4 triliun, sekitar Rp1,5 triliun berasal dari transfer ke daerah (TKD). Apabila kondisi global belum stabil, sangat mungkin terjadi perubahan yang signifikan terhadap dana TKD tersebut,” ujar Wabup Alif.

Adapun fokus pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2027 telah ditetapkan dalam lima prioritas utama. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan poros desa (JPD), penanganan drainase wilayah perkotaan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta rehabilitasi posyandu.

Selain membahas prioritas pembangunan, forum ini juga diwarnai masukan dari peserta terkait isu lingkungan, terutama penanganan sampah dan alih fungsi lahan.

Menanggapi isu persampahan, Bupati Yani menegaskan bahwa komitmen Pemkab Gresik terhadap pengelolaan lingkungan bukan hal baru. Salah satu indikatornya adalah capaian predikat kabupaten/kota menuju bersih dalam ajang Piala Adipura, yang menempatkan Gresik dalam jajaran 35 kabupaten/kota terbaik di Indonesia.

Sementara terkait alih fungsi lahan, Bupati Yani menegaskan bahwa perlindungan tata ruang, khususnya lahan pertanian, telah diatur secara ketat dan tidak bisa ditawar.

“Tidak ada ruang dalam negosiasi tata ruang di Dinas Perizinan. Pemerintah pusat telah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tegas Bupati Yani.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama. Karena itu, perlindungan lahan pertanian menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas pangan, agar tidak menurun akibat berkurangnya lahan tanam. (alf)